TVRINews – Papua
Menembus Isolasi Geografis, Layanan Kesehatan Gratis Menjangkau Kampung Mosso di Perbatasan
Perjalanan menuju Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, menyingkap sisi lain dari realitas layanan kesehatan di wilayah paling timur Indonesia. Di kawasan terluar yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini ini, program nasional Cek Kesehatan Gratis (CKG) menemukan bentuk implementasinya yang paling menantang.
Alih-alih mengikuti prosedur standar nasional di mana warga mendaftar secara mandiri melalui aplikasi digital atau mendatangi fasilitas Kesehatan pola tersebut dibalik total di wilayah kerja Puskesmas Skow.
Keterbatasan infrastruktur, ketiadaan sinyal internet yang stabil, serta jarak geografis yang membentang membuat para tenaga medis harus turun tangan langsung. Mereka mengandalkan layanan klinik keliling (mobile clinic) guna menjemput bola ke tengah masyarakat.
Nelce Nuta Foa masih ingat betul rasanya sakit di negeri orang. Perempuan yang akrab disapa Mama Nelce itu pernah tinggal di Papua Nugini sebelum pulang ke Indonesia pada 2003 dan menetap di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, kampung paling ujung yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Waktu sakit, saya tidur di rumah sakit, kasih tempat mama tidur. Sampai mau habis obat, mau pulang, harus bayar. Bayar pakai Kina,” katanya beberapa waktu lalu kepada TVRINews.com.
Nelce Nuta Foa, seorang warga setempat yang akrab disapa Mama Nelce, menyambut positif kehadiran para tenaga medis tersebut. Ia menuturkan kontras pengalaman hidupnya antara masa lalu ketika harus berobat di luar negeri hingga kini, saat layanan kesehatan mendatangi tempat tinggalnya.
“Mama senang mereka datang ke sini, mama boleh berobat,” ujar Mama Nelce.
Kini, semangat menjemput bola itu berpadu dengan Cek Kesehatan Gratis, program nasional dengan tagline “Cegah Dini, Tuntas Obati”. Namun di Kampung Mosso, tagline itu berhadapan dengan kenyataan yang tak sesederhana kelihatannya. Sebelum seseorang bisa diperiksa, ada jarak yang mesti ditempuh lebih dulu, dan itu bukan perkara kecil.
Mekanisme CKG secara nasional dirancang agar pasien datang sendiri ke fasilitas kesehatan, baik dengan mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp, maupun langsung membawa KTP ke puskesmas terdekat. Namun, di wilayah kerja Puskesmas Skow, pola itu dibalik.
Kepala Puskesmas Skow, Amelia Womsiwor, menjelaskan bahwa mobile clinic rutin bulanan justru lebih memungkinkan untuk mengantar layanan CKG ke empat wilayah kerja, yakni Skow Yambe, Skow Mabo, Skow Sae, dan Mosso.
“Mobile clinic yang sudah biasa kami lakukan secara rutin setiap bulan dalam memberikan pelayanan,” katanya.
Kepala Kampung Mosso, Billiam Foa, menilai keberadaan Puskesmas Pembantu di kampungnya menjadi penolong nyata bagi warga.
“Adanya pustu ini kan membantu sekali untuk mempercepat masyarakat dapat pelayanan daripada masyarakat akan jalan berapa jarak,” ujarnya.
Billiam menjelaskan, warga di Mosso terbagi menjadi dua kelompok: orang asli Papua yang sejak awal menetap di wilayah itu dan warga repatriasi yang sebelumnya berstatus warga negara Indonesia, sempat berpindah dan menetap di Papua Nugini, lalu kembali lagi ke Indonesia.
“Jadi memang masyarakat kami di Kampung Mosso ini juga unik karena menggunakan beberapa bahasa. Jadi bahasa utama ya bahasa Indonesia, bahasa kedua bahasa sehari-hari, itu bahasa PNG dan juga ada bahasa suku kami di sini,” terangnya.
Dokter penanggung jawab bina wilayah Mosso, Suryaningtyas Dwi Setiawan, menyebut Mosso sebagai kampung paling jauh dari pusat kota di antara empat wilayah kerja Puskesmas Skow.
“Untuk daerah-daerah yang sangat jauh agak susah untuk menjangkaunya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dokter Iwan mengungkapkan, Puskesmas Skow hanya memiliki satu unit ambulans yang harus dibagi untuk rujukan pasien sekaligus mengangkut petugas ke lapangan.
“Ketika kita pergi ke luar, kita ke lapangan, ternyata di puskesmas banyak yang membutuhkan. Ketika kita di puskesmas, standby di puskesmas, ternyata di lapangan juga masyarakat ingin ketemu,” katanya.
Ketika jadwal tertunda, jelas Iwan, dampaknya berantai. Warga yang sudah menunggu bisa tak datang lagi pada kesempatan berikutnya, sementara pemantauan pun terputus.
Selain jarak, air bersih menjadi persoalan yang tak kalah pelik. Sebagian besar warga Mosso masih menggunakan air kali tanpa penyaringan.
“Masyarakat masih banyak menggunakan air kali. Air kali itu tidak ada saringannya, tidak di-treatment dengan baik,” jelas Dokter Iwan.
Akibatnya, penyakit kulit menjadi keluhan paling dominan, termasuk beberapa kasus kusta yang membutuhkan perhatian khusus.
“Diobatin pun juga akan terjadi infeksi berulang,” katanya.
Lebih lanjut, Dokter Iwan mengatakan malaria dan diare juga masih menjadi keluhan utama warga Kampung Mosso. Keduanya pun berkaitan erat dengan kualitas air.
Meski begitu, respons warga terhadap layanan kesehatan cukup baik. Sekitar 85 persen warga langsung datang begitu ada kunjungan tenaga kesehatan.
Persoalan akses tak berhenti di layanan kesehatan. Kepala SDN Mosso, Stefanus Mandowen, mengaku kerja sama dengan Puskesmas Skow berjalan baik meski tanpa nota kesepahaman resmi.
Namun, infrastruktur dasar sekolah masih menjadi keluhan. Jalan masuk kampung belum diaspal, sementara murid kelas 5 dan 6 harus menumpang ke sekolah lain untuk mengikuti ujian berbasis komputer karena tidak memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai.
“Kami ingin sekali pemerintah kota dan provinsi, mereka harus datangkan Starlink,” katanya.
Kondisi ini menggambarkan mengapa dari tiga jalur pendaftaran CKG yang disediakan pemerintah—aplikasi, chatbot WhatsApp, dan datang langsung, hampir semuanya tersandung di Mosso.
Dua jalur pertama membutuhkan ponsel pintar dan sinyal data yang stabil, sesuatu yang masih langka di kampung ini. Jalur datang langsung pun tak sepenuhnya mulus mengingat jarak dan akses yang tidak mudah.
Maka, mobile clinic menjadi jalan pintas paling realistis: tenaga kesehatan yang menjemput warga, bukan menunggu warga mendaftar sendiri.
Beban Kesehatan yang Belum Mereda
Apa yang terjadi di Mosso sesungguhnya adalah potret kecil dari persoalan yang jauh lebih besar di seluruh Papua. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2025, rata-rata umur harapan hidup penduduk Indonesia mencapai 74,47 tahun. Sementara itu, wilayah timur Indonesia mendominasi jajaran provinsi dengan angka terendah, mulai dari Papua Pegunungan sebesar 67,55 tahun, Papua Tengah 63,83 tahun, Papua Selatan 68,71 tahun, Papua Barat 68,76 tahun, hingga Papua Barat Daya 70,31 tahun. Artinya, bayi yang lahir di Papua Tengah hari ini diperkirakan hidup lebih dari sepuluh tahun lebih pendek dibanding bayi yang lahir di Jakarta.
Kesenjangan itu juga tampak pada angka kematian ibu dan bayi. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2025 yang dirilis BPS mencatat wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki angka kematian ibu tertinggi secara nasional, yaitu 317 kematian per 100.000 kelahiran hidup, hampir tiga kali lipat dibandingkan wilayah Jawa-Bali yang sebesar 114 per 100.000 kelahiran hidup.
Untuk kematian bayi, Papua Pegunungan mencatat angka tertinggi nasional, mencapai 37,04 per 1.000 kelahiran hidup. Artinya, dari setiap seribu bayi yang lahir, 37 di antaranya meninggal sebelum usia satu tahun.
Malaria menjadi indikator paling ekstrem. Menurut Kementerian Kesehatan, kasus malaria nasional sepanjang 2025 mencapai 706.297 kasus, naik sekitar 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah itu, sekitar 674.046 kasus berasal dari Papua.
Artinya, dari setiap 100 kasus malaria di Indonesia, sekitar 95 di antaranya terjadi di Papua. Kondisi ini selaras dengan pengakuan Dokter Iwan bahwa malaria menjadi salah satu penyakit yang paling sering ditemui warga Mosso.
Papua juga menjadi satu dari sedikit wilayah di Indonesia di mana epidemi HIV sudah melampaui kelompok berisiko tinggi dan menyebar ke populasi umum, dengan prevalensi mencapai 2,3 persen. Papua menampung sekitar 12 persen dari total orang dengan HIV di Indonesia. Hingga Maret 2026, Pemerintah Provinsi Papua mencatat jumlah kasus HIV/AIDS di wilayahnya mencapai 26 ribu kasus.
Sementara itu, persoalan tuberkulosis di Papua berbeda dari malaria yang sudah teridentifikasi luas. Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beeri Wopari, tingkat penemuan kasus baru TBC di Papua baru mencapai 40 persen, jauh dari target nasional sebesar 70 persen.
Ia juga menyoroti komplikasi silang yang jarang dibahas. Sekitar 30 persen kasus TBC di Papua juga mengidap HIV, ditambah meningkatnya kasus TBC yang resistan obat.
Persoalan ini terjadi persis di Kabupaten Jayapura, tempat Puskesmas Skow berada. Sebanyak 1.400 kasus TBC tercatat sepanjang 2025 dan 400 kasus baru ditemukan hingga kini, sehingga totalnya mencapai 1.800 kasus.
Kelima indikator itu membentuk gambaran yang koheren dengan apa yang terjadi di lapangan. Mosso bukan pengecualian, melainkan miniatur dari pola yang berulang di seluruh Papua: jarak, akses transportasi, air bersih, dan keterbatasan tenaga kesehatan yang saling mengunci satu sama lain.
Papua Masih Mengejar Target Peserta CKG
Data itulah yang membuat capaian CKG di Papua terasa berat. Hingga akhir Juni 2026, dari target 497.139 peserta CKG di Provinsi Papua, sebanyak 106.140 orang telah mengikuti program. Dinas Kesehatan Papua menyebut capaian tersebut masih rendah dan masuk kategori merah.
Beeri Wopari mengakui capaian ini masih jauh dari harapan, meski 123 puskesmas di sembilan kabupaten dan kota telah dinyatakan siap melayani CKG, meningkat dari hanya 94 puskesmas pada Agustus 2025.
“Puskesmas-puskesmas sudah siap melayani masyarakat yang ingin melakukan CKG, namun hingga akhir bulan Juni baru 106 ribu orang yang melaksanakan CKG,” ungkapnya kepada TVRINews.
Program Cek Kesehatan Gratis menunjukkan pentingnya deteksi dini masalah kesehatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya di Papua masih menghadapi tantangan, terutama terkait akses layanan kesehatan dan kondisi geografis. Pemerintah menyebut ketimpangan akses kesehatan masih menjadi persoalan di Tanah Papua dibandingkan sejumlah wilayah lain di Indonesia.
Secara nasional, cakupan CKG terus meningkat. Hingga awal Agustus 2026, lebih dari 78 juta jiwa telah mengikuti program ini. Pemerintah juga terus memperluas CKG ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak sekolah dan kelompok rentan.
Amelia Womsiwor menyebut posisi Puskesmas Skow istimewa sekaligus berat. Berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, dengan sekitar 90 persen warga di wilayah kerjanya merupakan orang asli Papua, puskesmas ini kerap menjadi representasi pertama negara di mata warga perbatasan, sekaligus masih berjibaku dengan keterbatasan tenaga kesehatan.
“Harapannya pemerintah, baik pusat maupun daerah, terus melihat dan memberi perhatian khusus kepada kami di puskesmas yang menjadi garda di perbatasan Indonesia,” katanya.
Di Mosso, ukuran keberhasilan CKG mungkin tak selalu tampak dalam grafik nasional. Ia hadir dalam bentuk yang sederhana: seorang ibu yang membawa anaknya ke posyandu, seorang lansia yang bersedia diperiksa, atau seorang kader yang tetap berjalan dari rumah ke rumah meski tak jarang pulang dengan tangan kosong. Nelce merasakan sendiri perbedaannya, dari pengalaman harus membayar untuk sekadar mendapat tempat tidur di rumah sakit di Papua Nugini, hingga kini menyaksikan tenaga kesehatan datang mengetuk pintunya.
Sementara di Jayapura, capaian peserta CKG masih menjadi pekerjaan rumah panjang. Fasilitas layanan telah tersedia, dengan 123 puskesmas siap melayani masyarakat. Tantangannya kini adalah memastikan layanan tersebut benar-benar menjangkau warga hingga ke wilayah paling jauh, sebelum mereka harus datang dalam keadaan sakit.
